Progres Sarpras Pelayanan MPP Clear 100 Persen

Pembangunan Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Rembang hampir dipastikan rampung di akhir November ini. Sejumlah sarana dan prasarana (sarpras) sudah nampak siap utamanya pada bagian pelayanan di lantai 2.

Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Rembang, Budiyono Minggu (13/11) menyampaikan, DPMPTSP sebenarnya hanya fokus pada bangunan lantai 2. Dimana pada lantai 2 tersebut bakal ditempati sejumlah pelayanan.

Diantaranya 9 dari instansi vertikal dan 8 dari instansi Organisasi Perangkat Daerah (OPD), 2 dari instansi perbankan dan 1 dari instansi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Jika terkait bangunan keseluruhan, menurutnya itu merupakan kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU TARU) untuk menjawab.

Sementara untuk lantai 2 yang menjadi fokus DPMPTSP,  dirinya mengklaim bahwa progress pembangunan di lantai 2 sudah clear 100 persen. Bahkan dalam sistem layanan mulai dari konektivitas sistem antrian, kursi antrian, komputer, hingga jaringan internet sudah tersedia semua.

“Untuk gedung tempat pelayanan nanti kita akan konsentrasi pada lantai 2 sebenarnya sudah clear selesai 100 persen terkait dengan Gedung,” kata dia.

Lebih lanjut Budiyono menjelaskan, dengan sarpras yang sudah tersedia saat ini rencananya akan dilakukan uji coba layanan. Uji coba tersebut dijadwalkan akan dilaksanakan pada tanggal 21 November mendatang.

Namun sebelumnya akan dilakukan persiapan untuk menginstal sejumlah aplikasi layanan milik masing-masing instansi di komputer yang sudah disediakan disana. Penginstalan aplikasi tersebut dimulai pada tanggal 15 November.

“Di kisaran tanggal 21 November harapannya kita akan mulai trial. Kita akan  trial layanan kita mulai dari sistem antrian, kemudian teman-teman OPD atau instansi vertikal sudah mulai bersimulai kira-kira ada masukan apa, kemudian ada celah-celah apa yang perlu kita sempurnakan,” jelasnya.

Sejumlah fasilitas seperti , fasilitas ramah difabel, ruang menyusui atau dikenal sebagai ruang ASI atau ruang laktasi dan tempat bermain anak juga telah tersedia disana. Bahkan pada Gedung 3 lantai itu juga disediakan kamar mandi untuk difabel.

Selain itu juga ada perpustakaan tau ruang baca yang bisa dimanfaatkan pengunjung sembari menunggu antrian. Kemudian juga disediakan tempat layanan mandiri bagi para pengunjung,

“Jadi ada 4 atau 5 PC yang diperuntukan untuk publish. Misalnya digunakan untuk mencari informasi dan ada beberapa aplikasi yang bisa diakses langsung untuk masyarakat dan kita sudah sediakan itu,” bebernya.

Pihaknya mengungkapkan DPMPTSP Rembang juga telah menyiapkan nota kesepakatan atau MoU untuk semua instansi yang akan bergabung. Nantinya MoU tersebut bakal ditandatangani secara bersama-sama saat soft launching.

“Termasuk nanti aka nada penandatanganan semacam maklumat pelayanan. Jadi semacam pakta integritas yang ininya kita sepakat dan kita semangat bahwa akan memberikan pelayanan terbaik di mall pelayanan public,” imbuhnya.

Dirinya berharap dengan uji coba tersebut bisa memantapkan sistem layanan yang tersedia disana. Sehingga pada tanggal 1 Desember layanan di MPP sudah sempurna ketika dilaunching serentak oleh Presiden Joko Widodo.

Sebelumnya, Gedung MPP yang lokasinya berada di utara alun-alun kota itu menjadi sasaran inspeksi mendadak (sidak) oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPU TARU), Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja serta Komisi III DPRD Rembang.

Sidak dilakukan terhadap lanjutan pelaksanaan proyek itu pada Selasa 18 Oktober 2022 lalu. Dalam sidak tersebut ada sejumlah temuan minus yang dijumpai oleh tim.

Menanggapi hal itu dirinya memaklumi setiap pembangunan pasti ada catatan. Namun secara pasti dirinya fokus kepada hal-hal yang terkait dengan layanan.

“Gedung jika dikomparasi dengan Kabupaten lain kita masih jauh. Seperti di Kabupaten Kudus itu bisa sampai Rp. 18 – 18 miliar, kemudian di Grobogan itu fisiknya saja Rp. 18 miliar, support sistemnya Rp. 4 miliar. Artinya kalau kita dibandingkan dengan Kabupaten lain secara jumlah anggaran kita masih kecil,” terangnya.

Dalam pekerjaan lama, tercatat nilai kontrak pembangunan MPP adalah Rp 3.674.947.570. Sedangkan lanjutan pengerjaan proyek tersebut pada tahun ini, berdasarkan laman LPSE Rembang nilai kontraknya adalah Rp 1.869.386.073.

Sehingga jika diakumulasikan, anggaran dalam pembangunan pertama dan kedua proyek tersebut mencapai sekira Rp 5.544.333.643. Meski dengan anggaran yang kecil, lanjut dia, dirinya yakin bahwa pelayanan di MPP bisa tetap dijalankan.

“Artinya dengan berbeda jumlah anggaran tidak bisa dikomparasi dengan Kabupaten lain. Yang pasti semangat kita masih sangat kita jaga, komitmen instansi yang bergabung juga masih semangat untuk memberi layanan dan kami meyakini dengan sangat percaya diri dan bismillah sesuai dengan target Kemenpan dan target uji layanan akan kita laksanakan dengan baik,” pungkasnya.